Manfaat mengintegrasikan Dimensi Kependudukan Dalam Perencanaan Pembangunan

Pembangunan kependudukan adalah pembangunan sumberdaya manusia. Berbagai studi dan literatur memperlihatkan bahwa kualitas sumberdaya manusia memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam jangka pendek investasi dalm sumberdaya manusia memang nampak sebagai suatu upaya yang “sia-sia”. Naum dalam jangka panjang investasi tersebut justru mendorong pertumbuhan ekonomi. Johnson dan Lee (1987) melakukan analisis regresi terhadapa pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi pada 75 negara berkembang. Dua ukuran pertumbuhan ekonomi yang dipergunakan yaitu GNP pada tahun 1987 dan GNP per capita antara tauhun 1980–1987. pertumbuhan penduduk dibagi menjadi dua bagian yaitu pertumbuhan penduduk masa lalu yaitu pertumbuhan penduduk per tahun antara 1965–1980 dan pertumbuhan penduduk saat ini yaitu pertumbuhan penduduk per tahun antara tahun 1980–1987. pembagian ini dilakukan karena adanya dampak jangka pendek dan jangka panjang dari pertumbuhan penduduk itu terhadap pertumbuhan ekonomi. Studi tersebut menemukan hubungan bahwa pertumbuhan penduduk yang tinggi antara tahun 1980-1987 berhubungan dengan rendahnya GNP per kapita pada tahun 1987 dan juga berhubungan dengan rendahnya pertumbuhan GNP antara tahun 1980–1987

Demikian pula berbagai studi dan literatur memperlihatkan bahwa investasi dalam kesehatan dan pendidikan dalam jangka panjang berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Studi yang dilakukan oleh Rosenzwig (1988) misalnya menemukan hubungan positif sebesar 0.49 antara enrollment rate sekolah dasar dari wanita usia 10–14 tahun terhadap peningkatan GNP per kapita. Demikian pula ditemukan hubungan positif sebesar 0.54 antara tingkat melek huruf dengan pertumbuhan GNP per kapita. Studi tersebut dilakukan atas data makro dari 94 negara berkembang.

Dalm hal  mengintegrasikan dimensi kependudukan dalam perencanaan pembangunan (baik nasional maupun daerah) maka manfaat paling mendasar yang diperoleh adalah besarnya harapan bahwa penduduk yang ada didaerah tersebut menjadi pelaku pembangunan dan penikmat hasil pembangunan. Itu berarti pembangunan berwawasan kependudukan lebih berdampak besar pada peningkatan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan dibanding dengan orientasi pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan (growth). Dalam pembangunan berwawasan kependudukan ada suatu jaminan akan berlangsung proses pembangunan itu sendiri. Pembangunan berwawasan kependudukan menekankan pada pembangunan lokal, perencanaan berasal dari bawah (bottom up planning), disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat lokal, dan yang lebih penting adalah melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

Sebaliknya orientasi pembangunan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan membawa pada peningkatan ketimpangan pendapatan. Industrialisasi dan liberalisasi yang terlalu cepat memang akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas namun sekaligus juga meningkatkan pengangguran dan setengah menganggur. Sebagaimana yang terlihat selam ini di Indonesia. Demikian pula dalam pertumbuhan (growth) ada yang dinamakan dengan ‘limit to growth’. Konsep ini mengacu pada kenyataan bahwa suatu pertumbuhan ada batasnya. Jika batas dari terlampaui maka yang kemudian terjadi adalah terjadinya ‘pemusnahan’ atas hasil-hasil pembangunan tersebut. Nampaknya ini yang sedang berlangsung di Indonesia dengan terjadinya krisis ekonomi sekarang ini. Jika diingat beberapa tahun yang lalu selalu ada peringatan bahwa perekonomian kita terlalu memanas dan lain sebagainya. Itu tidak lain adalah kata lain bahwa pertumbuhan ekonomi kita sedang memasuki apa yang disebut dengan “limit to growth’. Bnahwa pertumbuhan ekonomi tersebut tidak dapat dipacu lebih tinggi lagi dengan melihat pada kondisi fundamental yang ada.

Ada beberapa kritik lagi yang ditujukan kepada konsep pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan, yaitu: (1) prakasa biasanya dimulai dari pusat dalam bentuk rencana formal; (2) proses penyusunan program bersifat statis dan didominasi oleh pendapat pakar dan teknokrat; (3) teknologi yang digunakan biasanya bersifat ‘scientific’ dan bersumber dari luar; (4) mekanisme kelembagaan bersifat ‘top-down’; (5) pertumbuhannya cepat namun bersifat mekanistik; (6) organisatornya adalah para pakar spesialis; dan (7) orintasinya adalah bagaimana menyelesaikan program/proyek secara cepat sehingga mampu menghasilkan pertumbuhan. Dengan melihat pada kreteria di atas nampak bahwa peranan penduduk lokal dalam proses pembangunan sangat sedikit.

Kritik para ahli terhadap orientasi pembangunan yang mengutamakan pada pertumbuhan tersebut telah berlangsung pada paruh waktu pertama tahun 1980-an. Para cendekiawan dari MIT dan Club of Rome pada kurun waktu tersebut secara gencar mengkritik orientasi pembangunan ekonomi tersebut. Dari berbagai kajian dan diskusi tersebut kemudian munculah perspektif  pembangunan yang kemudian dikenal dengan konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Konsep pembangunan berkelanjutan dapat didefinisikan sebagai pembangunan utuk memenuhi kebutuhan pada saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan secara implisit terkandung makna pentingnya memperhatikan aspek penduduk dalam pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan berwawasan kependudukan menurut pada strategi pembangunan yang bersifat ‘bottom-up planning’. Melalui pendekatan ini, tujuan utama seluruh proses pemabngunan adalah lebih memeratakan kesejahteraan penduduk daripada mementingkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Karena itu pendekatan ‘bottom-up’ berupaya mengoptimalkan penyebaran sumberdaya yang dimiliki dan potensial ke seluruh wilayah dan membangun sesuai dengan potensi dan masalah khusus yang dihadapi oleh daerah masing-masing.

Saat ini banyak pemerintah di negara-negara berkembang mengikuti aliran ‘bottom-up planning’ dengan maksud lebih menyeimbangkan pelaksanaan pemabngunan, dalam arti memanfaatkan ruang dan sumberdaya secara lebih efisien. Pendekatan bottom-up mengisyaratkan kebebasan daerah atau wilayah untuk merencanakan pembangunan sendiri sesuai dengan keperluan dan keadaan daerah masing-masing. Oleh karena itu otonomi yang seluas-luasnya perlu diberikan kepada masing-masing daerah agar mampu mengatur dan menjalankan berbagai kebijaksanaan yang dirumuskan sendiri guna peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah atau kawasan yang bersangkutan. Melalui otonomi daerah, yang berarti adalah desentralisasi pembangunan, maka laju pertumbuhan antar daerah akan semakin seimbang dan serasi, sehingga pelaksanaan pembangunan nasional serta hasil-hasilnya semakin merata di seluruh Indonesia.

Beberapa kata kunci yang perlu diberikan penekanan pada pemabngunan daerah adalah (1) pembangunan daerah disesuaikan dengan prioritas dan potensi masing-masing daerah, dan (2) adanya keseimbangan pemabngunan antar daerah. Kata kunci pertama mengandung makna pada kesadaran pemerintah untuk melakukan desentralisasi pemabngunan terutama berkaitan dengan beberapa sektor pembangunan yang dipandang sudah mampu dilaksanakan di daerah masing-masing, berarti pengambilan keputusan pembangunan berada pada tingkat daerah.

Kata kunci kedua mengandung makna adanya kenyataan bahwa masing-masing daerah memiliki potensi, baik alam, sumberdaya manusia maupun kondisi geografis yang berbeda-beda, yang menyebabkan ada daerah yang memiliki potensi untuk berkembang secara cepat. Sebaliknya ada pula daerah yang kurang dapat berkembang karwena berbagai keterbatasan yang dimilikinya. Adanya perbedaan potensi antar daerah ini menyebabkan peran pemerintah pusat sebagai ‘pengatur kebijaksanaan pemabngunan nasional’ tetap diperlukan agar timbul keselarasan, keseimbangan dan keserasian perkembangan semua daerah. Baik yang memiliki potensi yang berlebihan maupun yang kurang memiliki potensi. Dengan demikian, melalui otonomi dalam pengaturan pendapatan, sistem pajak, keamanan warga, sistem perbankan, dan berbagai pengaturan lain yang diputuskan daerah sendiri, pemabngunan setemapat dijalankan.